Akselerasi Pembangunan Jangan Sampai Terganggu Hiruk-pikuk Politk
By Admin
nusakini.com--Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta, jajaran pemerintahan baik di pusat dan daerah, untuk bekerja keras, meski tahun depan sudah masuk tahun politik. Jangan sampai, kerja melayani masyarakat, terganggu oleh hiruk pikuk politik. Pemerintah di level mana pun, kewajibannya hanya satu melayani masyarakat. Dan menggerakannya, sehingga percepatan pembangunan bisa terwujud. Dengan itu pula, kesejahteraan bisa meningkat.
Menteri Tjahjo mengatakan itu usai ia menghadiri acara Hari Nusantara di Cirebon. Di tengah terik, selesai menyaksikan berbagai atraksi yang dilakukan pasukan elit TNI AL dan nelayan, di dampingi KSAL, Laksamana Ade Supandi, Tjahjo melayani sesi acara tanya jawab dengan para wartawan. Berbagai pertanyaan dilontarkan para pencari berita.
Salah satu yang ditanyakan, tentang tahun politik di 2018. Menurut Tjahjo, tahun depan bahkan sampai tahun 2019, suhu politik dipastikan akan menghangat. Sebab ada dua agenda besar di tahun depan, yakni Pilkada serentak dan dimulai tahapan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden.
Partai pun akan disibukkan oleh proses rekrutmen calon legislatif. Tjahjo meminta, seluruh aparatur pemerintahan tak terganggu oleh dinamika tahun politik. Kerja melayani publik jangan sampai kendor. Jangan sampai akselerasi pembangunan terganggu oleh hiruk pikuk politik.
"Tahun depan sampai 2019, sampai Pilpres, memasuki bulan politik tapi kerja pembangunan tetap dijalankan sesuai agenda kerja dan tetap bersinergi," kata Tjahjo di Cirebon, kemarin.
Tidak lupa, Tjahjo juga mengucapkan terima kasih kepada TNI AL, Pemprov Jawa Barat dan juga pemerintah kota Cirebon, serta kementerian dan lembaga terkait yang telah mempersiapkan acara Hari Nusantara dengan baik. Sehingga acara puncak peringatan Hari Nusantara berlangsung sukses.
“Acara peringatan hari Nusantara dilakukan bergulir di tempat strategis. Cirebon adalah salah satu tempat strategis karena sejak dulu, sudah jadi jalur perdagangan terutama lewat laut," ujarnya.
Lautan kata Tjahjo harus dipandang sebagai pemersatu. Bukan pemisah. Presiden Jokowi sendiri sejak awal dilantik sudah meneguhkan tekad, untuk tak lagi memunggungi lautan dan membelakangi samudera.
"Pada saat pidato pelantikan, Pak Jokowi menyatakan kita telah lama memunggungi laut, membelakangi samudera. Padahal Indonesia adalah bangsa maritim. Kemudian membentuk Kemenko Kemaritiman. Itu bentuk komitmen untuk melaksanakan pembangunan kelautan," tutur Tjahjo.
Kata dia, ada tiga misi dalam pembangunan kelautan. Misi pertama, untuk kedaulatan. Kedua, kelanjutan dan ketiga untuk mewujudkan kesejahteraan. Karena itu di era Presiden Jokowi, penegakan hukum di laut jadi perhatian serius. Dan, dampak terasa signifikan. Tidak hanya, itu berdampak pada kedaulatan dunia perikanan di Indonesia, tapi juga mendapat apresiasi dari dunia internasional.
"Karena itu pusat dan daerah harus punya komitmen yang sama memberdayakan nelayan. Itu juga yang jadi komitmen Nawa Cita Pak Jokowi," kata Tjahjo.(p/ab)